Mungkin banyak orang, termasuk orang Jepang sendiri, yang berpikiran bahwa karyawan di perusahaan Jepang dilarang memiliki pekerjaan sampingan. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan larangan bekerja sampingan untuk karyawan tidak diatur oleh undang-undang.

Lalu, mengapa sebagian besar perusahaan Jepang melarang karyawannya untuk bekerja sampingan? Mengapa mereka menerapkan sistem yang cukup ketat? Pada artikel kali ini saya akan memperkenalkan pendapat baru yang mengarah kepada penghapusan larangan bekerja sampingan.

Penyebab Perusahaan Jepang Melarang Pekerjaan Sampingan

Larangan Bekerja Sampingan Bagian dari “Peraturan Tenaga Kerja”

Sebagian besar perusahaan Jepang melarang karyawannya untuk bekerja sampingan, namun larangan ini bukanlah peraturan yang dibuat berdasarkan hukum undang-undang. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang mengintervensi waktu pribadi karyawan bahkan melarang bekerja sampingan secara berlebihan dianggap melanggar konstitusi yang menjamin kebebasan hak memilih pekerjaan. (Pegawai negeri dilarang bekerja sampingan berdasarkan Undang-undang Pegawai Negeri.)

Setiap perusahaan membuat berbagai macam peraturan sebagai syarat yang harus diikuti oleh setiap karyawan yang disebut “Peraturan Tenaga Kerja”, namun larangan bekerja sampingan sendiri hanya dicantumkan dalam peraturan ini. Sebelumnya, dalam “Model Peraturan Tenaga Kerja” yang dicontohkan oleh Pemerintah terdapat kalimat yang menyatakan “Tidak boleh terlibat urusan dengan perusahaan lain tanpa adanya izin”, oleh karena itu, dengan mengarah kepada kalimat tersebut, sebagian besar perusahaan menetapkan “larangan bekerja sampingan” di dalam peraturan ketenagakerjaan mereka.

Dengan kata lain, sebenarnya peraturan “larangan bekerja sampingan” berarti “dilarang bekerja sampingan tanpa adanya izin”, namun pada kenyataannya menjadi “tidak diizinkan sama sekali”.

Penyebab Adanya Larangan Bekerja Sampingan

Perusahaan tidak ingin karyawannya memiliki pekerjaan sampingan karena mengkhawatirkan beberapa hal di bawah ini :
・Kelelahan dan sebagainya akan mempengaruhi pekerjaan utama
・Resiko bocornya informasi perusahaan
・Kesulitan mengatur dan mengelola jam kerja
・Penyebab keluarnya sumber daya manusia

Bahkan jika bekerja sampingan diizinkan, mungkin akan dibatasi oleh peraturan hukum apabila timbul masalah-masalah di bawah ini :
・Ketika pekerjaan karyawan terhambat karena kelelahan
・Ketika ada resiko bocornya rahasia perusahaan
・Ketika pekerjaan utama dan sampingan memiliki hubungan yang kompetitif
・Ketika ada tindakan yang merusak reputasi dan kredibilitas perusahaan
※ misalnya melakukan bisnis ilegal, menghindari pajak dan sebagainya.

Penyebab Munculnya Gerakan Penghapusan Larangan Bekerja Sampingan

Reformasi Cara Bekerja dan Penghapusan Larangan Bekerja Sampingan

Sudah saya jelaskan bahwa hampir semua karyawan tetap di perusahaan Jepang dilarang bekerja sampingan. Berdasarkan data tahun 2017, persentasenya mendekati 80%.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari “reformasi cara kerja” oleh pemerintah yang bertujuan mengamankan populasi tenaga kerja, direkomendasikan penghapusan larangan bekerja sampingan. Pada tahun 2018, pernyataan “Tidak boleh terlibat urusan dengan perusahaan lain tanpa adanya izin” dihapus dari model peraturan ketenagakerjaan. Bahkan, Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan merekomendasikan pekerjaan sampingan untuk para karyawan dengan menetapkan “Pedoman untuk memajukan bisnis sampingan dan pekerjaan sampingan”.
https://kepojepang.com/reformasi-cara-kerja/

Lebih dari 70% Perusahaan Jepang Masih Melarang Pekerjaan Sampingan

Namun, penghapusan larangan bekerja sampingan tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Berdasarkan survei pada tahun 2019, lebih dari 70% perusahaan masih melarang pekerjaan sampingan. Selain itu, hampir 40% di antara perusahaan yang melarang pekerjaan sampingan tidak memiliki niat untuk menghapus larangan ini bahkan di kemudian hari.

Sebaliknya, beberapa perusahaan besar dan yang bergerak khususnya di bidang IT mulai melakukan penghapusan larangan bekerja sampingan dan melonggarkan batasan di perusahaan. Setiap tahunnya, jumlah orang yang memiliki pekerjaan sampingan atau yang ingin bekerja sampingan semakin meningkat. Oleh karena itu, seberapa besar kemajuan gerakan penghapusan larangan bekerja sampingan ini akan terus diperhatikan.

Penghapusan larangan bekerja sampingan memberikan keuntungan bagi pekerja karena mereka bisa memperluas kemungkinan untuk mencoba pekerjaan lain tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama, selain itu mereka bisa mengembangkan karir mereka secara mandiri. Mereka juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus keluar atau berganti pekerjaan.

Keuntungan bagi perusahaan sendiri, mereka tidak akan kehilangan orang-orang berbakat karena pekerja akan memilih bekerja sampingan dibandingkan berhenti atau pindah kerja, selain itu perusahaan juga bisa mengatasi kebutuhan tenaga kerja dengan membuka jalan bagi pekerja dari perusahaan lain untuk bekerja sampingan di perusahaan mereka. Jika sumber daya manusia tersebar dengan luas, akan berguna untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja yang terjadi saat ini.
https://kepojepang.com/kekurangan-tenaga-kerja-perindustrian-jepang/

Apakah Karyawan Asing Bisa Bekerja Sampingan?

Jika Permohonan Tidak Diperlukan

Untuk bekerja di Jepang, orang asing harus memperoleh izin tinggal yang memperbolehkan untuk bekerja (Visa Bekerja Umum).

Visa kerja diperoleh dengan memberikan batasan pekerjaan atau jenis perindustrian, jadi hanya karena Anda memiliki visa kerja bukan berarti Anda bisa melakukan pekerjaan apapun. Ada beberapa visa kerja, yaitu “Tokutei Ginou (Keterampilan Khusus)” yang baru pertama kali diberlakukan pada tahun 2019, visa kerja “Kemampuan Teknologi, Pengetahuan Sosial dan Bisnis Internasional” yang paling umum, serta visa kerja untuk pengajar, seniman, dokter dan sebagainya.
https://kepojepang.com/perbedaan-visa-bekerja-di-jepang/
Orang-orang yang tinggal di Jepang dengan kepemilikan visa-visa di atas, berdasarkan peraturan hukum tidak jadi masalah jika mereka memiliki pekerjaan sampingan selama jenis pekerjaannya diizinkan oleh visa kerja yang Anda miliki.

Misalnya, pemegang visa kerja “Kemampuan Teknologi, Pengetahuan Sosial dan Bisnis Internasional” yang bekerja sebagai pengajar bahasa asing di Sekolah Bahasa di Jepang diperbolehkan mengajar di Sekolah Bahasa yang lain atau mengajar private di rumah. Mereka pun tidak perlu mengajukan permohonan izin tambahan. Selain itu, pekerjaan di luar yang diizinkan visa pun diperbolehkan selama pemberian upah ekstra dilakukan satu kali.

Jika Memerlukan Permohonan

Apabila jenis pekerjaan sampingan yang Anda lakukan berbeda dengan jenis pekerjaan yang diizinkan oleh visa kerja Anda, maka Anda perlu mengajukan “Permohonan Izin Melakukan Kegiatan di Luar Status Visa”. Misalnya, pengajar bahasa asing dengan visa kerja “Kemampuan Teknologi, Pengetahuan Sosial dan Bisnis Internasional” dilarang dipekerjakan sebagai juru masak restoran atau teknisi pabrik jika tidak memiliki izin. Namun, tidak akan menjadi masalah jika Anda melakukannya dengan sukarela (tanpa upah).

“Permohonan Izin Melakukan Kegiatan di Luar Status Visa” harus diajukan di kantor imigrasi terdekat di wilayah tempat Anda tinggal. Saat mengajukan permohonan, Anda perlu menyiapkan passport, zairyuu kaado (Kartu Izin Tinggal) dan mengisi formulir yang tersedia di kantor imigrasi atau di halaman website Kementerian Kehakiman, setelah dilakukan pemeriksaan maka surat izin akan diterbitkan.

Sebagai tambahan, bagi pelajar asing, walaupun Anda memiliki surat “Izin Melakukan Kegiatan di Luar Status Visa”, waktu kerja sampingan Anda dibatasi hanya 28 jam selama sekolah berlangsung dan 40 jam ketika libur musim panas atau libur sekolah lainnya.

Kesimpulan

Di atas sudah dijelaskan mengenai “Larangan Bekerja Sampingan” dan “Penghapusan Larangan Bekerja Sampingan” di perusahaan Jepang.

Seperti yang sudah dijelaskan, berdasarkan hukum, pekerja asing diperbolehkan untuk bekerja sampingan. Akan tetapi, karena sebagian besar perusahaan Jepang melarang semua pekerjaan sampingan atau diperlukan izin khusus perusahaan, saya sarankan Anda memeriksanya saat penandatangan kontrak kerja.